Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengungkapkan, terjadi pergeseran kondisi angkatan kerja Indonesia dalam 10 tahun atau satu dekade terakhir.
Sebelumnya di 2013, persentase angkatan kerja di perdesaan dan perkotaan nyaris seimbang, yaitu 49,11% di perdesaan dan 50,89% di perkotaan. Namun di 2022, kondisinya berubah, di mana persentase angkatan kerja di perkotaan 54,30%, sementara di perdesaan tinggal 45,70%. Kondisi ini dapat terjadi karena perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota, atau berubahnya desa menjadi kota.
“Angkatan kerja di perdesaan mengalami penurunan, perkotaan naik. Ini fenomena yang kita kenal adanya migrasi yang cukup massif yang membuat orang itu berpindah dari desa ke kota,” ungkap Sanusi dalam webinar yang digelar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Sanusi, data tersebut memberikan tantangan yang harus direspons. “Terutama, dilihat dari sisi kondisi angkatan kerja di perdesaan, baik level tingkat pendidikan maupun dari sisi kondisi yang lebih dalam lagi misalnya disabilitas,” imbuhnya.
Sementara itu, tingkat pendidikan angkatan kerja di perdesaan relatif lebih rendah dibandingkan perkotaan. Di perdesaan, 70,05% angkatan kerja merupakan lulusan SMP dan ke bawah, 22,76% lulusan SMA & SMK, 7,20% lulusan diploma atau perguruan tinggi. Sementara itu di perkotaan, 44,33% lulusan SMP dan ke bawah, 38,45% lulusan SMA & SMK, 17,22% lulusan diploma atau perguruan tinggi.
“Dari sektor usaha, yang ada di perdesaan banyak di sektor informal, sedangkan di perkotaan kebanyakan formal. Karakter dari informal itu sifatnya labil, hari ini muncul besok tidak. Hari ini mungkin mulai tumbuh, besok bisa hilang. Belum lagi terkait akses mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Inilah tantangan yang kita hadapi,” ungkap Sanusi.
Menurut lapangan usaha, mayoritas angkatan kerja di perdesaan atau 51,95% bekerja di sektor pertanian. Dikatakan Sanusi, mereka sebetulnya cukup tangguh. Tetapi di sektor ini karakternya adalah mereka bekerja, tetapi tidak bisa memenuhi kehidupan yang layak.
“Mereka istilahnya hanya cukup untuk bisa bertahan hidup, tapi tidak cukup berkembang untuk hidup. Inilah yang menjadi tantangan yang sebetulnya harus direspon. Kekuatan apapun, sinergisitas apapun yang kita lakukan, sebenarnya harus memberdayakan aspek local entity yang mereka ini sebetulnya adalah penyumbang terbesar dari tegaknya konstruksi kebangsaan kita,” ujarnya.
Sanusi juga menyoroti banyaknya desa yang ditinggal angkatan kerjanya untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Adapun wilayah yang terbanyak adalah pekerja asal Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Ini menurut saya sebuah potret yang harus dilakukan intervensi secara tepat. Mereka menjadi pekerja migran ini sebetulnya memiliki keuntungan untuk istilahnya kita lakukan intervensi, agar mereka menjadi tenaga kerja produktif yang nanti akan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Sanusi.
