Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama soal penjaminan halal dengan lembaga luar negeri dan dalam negeri. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kerja sama tersebut bisa diperluas.
Kerja sama ini tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BPJPH dan beberapa lembaga yang terlibat. Melalui upaya ini, artinya akan ada penjaminan produk halal yang lebih luas kedepannya. Baik antar negara, maupun di daerah-daerah di dalam negeri.
“Secara khsuus saya apresiasi MoU yang telah ditandatangani anatara BPJPH dengan sejumlah lembaga halal luar negeri. Ini adalah langkah awal yang sangat baik menuju jaminan produk halam secara holistik dan berkelanjutan,” kata Wapres dalam sambutan di Halal 20 (H20), Kamis (17/11/2022).
“Saya harap kerja sama serupa bisa terjalin dengan negara lain,” tambahnya.
Pada konteks ini, sejalan dengan wanti-wanti Ma’ruf Amin soal kerja sama antar negara soal jaminan halal tersebut. Dia ingin ada kerja sama yang bisa dipahami satu sama lain, tak sebatas pada sertifikasi halal, tapi diperluas ke lingkup lain.
“Sekarang perdagangan antar negara semakin terbuka dengan maraknya teknologi digital seperti e-commerce, dampaknya ruang perdagangan produk halal semakin terbuka seiring dengan potensi penguatan kerja sama pasar halal global,” bebernya.
Ia menyebut kalau gelaran Halal 20 sendiri perlu dioptimalkan untuk bisa menjadi bagian kesuksesan G20. Untuk itu, ia meminta BPJPH dan perwakilan lembaga halal luar negeri untuk berbagi pengalaman dan inovasi soal penyelenggaraan jaminan produk halal.
“Berbagai praktik terbaik dapat menjadi rujukan bagi pembenahan dan penyempurnaan jaminan produk halal. Termasuk bagaimana membangun skema kerja sama internasional jaminan produk halal yang lebih baik kedepannya,” ungkapnya.
Teknologi, SDM, dan Sarana Prasarana
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin ingin kerja sama penjaminan produk halal tak sebatas sertifikasi. Tapi mampu menyasar pengembangan teknologi, sumber daya manusia (SDM), hingga sarana dan prasarana.
“Untuk memastikan terwujudnya produk halal unggul inovatif dan berdayaa saing, kerja sama pengembangan teknologi harus diperkuat baik antar lembaga maupun antar negara. Saat ini Indonesia melalui KNEKS dan BRIN telah mengembangkan fasilitas. pusat fasilitas riset pangan BRIN sbegaai laboratorium rujukan riset halal Indonesia,” bebernya.
“Selanjutnya, kerja sama internaisonal juga perlu berorientasi pada pengembangan SDM. Utamanya melalaui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor halal, penyedia halal, pengawas GPA serta pengurus lembaga pemeriksa halal,” tambah dia.
Komitmen
Lebih lanjut, Maruf menyebut komitmen Indonesia dalam menyasar perluasan produk halal tersebut. Apalagi dengan adanya target yang menjadikan ekonomi sebagai penopang pertumbuhan.
“Indonesia terus berkomitmen mengembangkan dan memperkuat kerja sama pasar halal global, baik dengan negara2 anggota G20 maupun negara tujuan ekspor indonesia lainnya,” ungkapnya.
“Melalui upaya ini saya yakin ekonomi halal akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan dan dapat diperhitungkan dalam upaya untuk pulih bersama secara kuat dan inklusif,”tambahnya.
