Departemen Kehakiman AS Blokir Dua Perusahaan Senjata Api

Departemen Kehakiman AS Blokir Dua P
Departemen Kehakiman AS Blokir Dua P

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan, telah memperoleh perintah pengadilan untuk memblokir dua perusahaan senjata api. Penutupan ini karena perusahaan itu membahayakan keselamatan publik dengan secara ilegal menjual perangkat dan mengubah senapan AR-15 menjadi senapan mesin.

Hakim Distrik AS Nina Morrison di Brooklyn, mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap Rare Breed Triggers LLC dan Rare Breed Firearms LLC. Perintah itu juga berlaku untuk pemilik perusahan Lawrence DeMonico dan Kevin Maxwell.

Departemen Kehakiman dalam pengaduan perdata mengatakan, Rare Breed telah menjual ribuan perangkat yang dikenal sebagai FRT-15 yang dirancang dan dimaksudkan untuk mengubah senjata api semi-otomatis AR-15 menjadi senapan mesin. Artinya perangkat tersebut memenuhi syarat sebagai senapan mesin di bawah undang-undang federal.

Menurut Departemen Kehakiman, perangkat tersebut tidak memenuhi syarat untuk pengecualian terbatas yang mengizinkan penjualannya. Pemblokiran ini juga akibat penjualan Rare Breed dari Wide Open Triggers, salinan FRT-15 juga dirancang agar sesuai dengan senapan AR-15.

Departemen Kehakiman mengatakan, Rare Breed tidak mematuhi permintaan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) untuk berhenti menjual kedua produk tersebut. Rare Breed beroperasi di Fargo, North Dakota, dan, menurut dokumen pengadilan, Maxwell juga merupakan penasihat umumnya.

Senapan gaya AR-15 telah digunakan dalam banyak penembakan massal baru-baru ini. Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan, Departemen Kehakiman akan melakukan segala daya untuk melindungi warga AS dari kekerasan senjata dan meminta pertanggungjawaban pelaku yang membanjiri negara itu dengan senjata ilegal.

Kasus ini merupakan bagian dari Civil Initiative to Reduce Gun Violence yang diluncurkan tahun lalu oleh Jaksa Penuntut Breon Peace di Brooklyn. Upaya ini untuk mengatasi penyebab dan mengurangi kejahatan terkait senjata.