Pemerintah meyakini potensi digitalisasi di Indonesia akan terus meningkat, seiring komitmen untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah. Terlebih pasca-transformasi digital menjadi salah satu fokus dalam pembahasan di Presidensi G-20.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan nilai digitalisasi tahun ini mencapai US$ 220 miliar atau Rp 3.424 triliun (kurs Rp 15.567). Nilai ini diproyeksi kian meningkat dalam beberapa waktu ke depan, seiring percepatan dan perluasan akselerasi digitalisasi di masyarakat.

“Khusus Indonesia, dulu direncanakan pertumbuhannya sebesar US$ 250 miliar masuk di 2025. Namun, ternyata ditarik ke depan, di tahun ini diperkirakan sudah US$ 220 miliar. Jadi, digitalisasi sudah sangat penting,” tutur Airlangga dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

READ  BPS Ungkap Biang Kerok yang Mendorong Kenaikan Inflasi 2022

Adapun program yang didorong dalam kesepakatan KTT G-20, yakni penerbitan Digital Currency (CBDC) dan Regional Payment Connectivity di Negara ASEAN.

Airlangga meminta kepada pemerintah daerah terus mendorong digitalisasi. Lantaran program percepatan digitalisasi akan menjadi program pemerintah pasca pelaksanaan Presidensi G-20.

Lebih lanjut, Indonesia telah menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Melalui keketuaan ini, pemerintah menargetkan terbentuknya digital economy framework agreement.

Meski negara lain menginginkan digital economy framework dijalankan pada 2025, tetapi Airlangga menegaskan Indonesia sudah berhasil menarik target tersebut ke 2023. Sebab menurutnya proses digitalisasi sangat cepat, sehingga tidak bisa menunggu terlalu lama. “Karena 2025 seluruhnya juga sudah akan berubah. Maka dalam keketuaan Indonesia inilah kita akan terus ambil alih dalam digitalisasi daerah,” tambahnya.

READ  Solusi Tunas Pratama Proyeksi Laba Bersih 2022 Rp 900 Miliar

Tak hanya itu, ia mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus mempercepat akselerasi digital dengan mempermudah sistem pembayaran, salah satunya melalui kerjasama QRIS di lima negara ASEAN yakni Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

“Kalau QRIS bisa dipakai di regional, maka kebutuhan terhadap dolar akan menurun dan akan memperkuat cadangan devisa. Ini harus kita dorong agar kita lebih maju,” tutupnya.

Sebagai informasi, nilai transaksi uang elektronik pada Oktober 2022 mencapai Rp 35,1 triliun atau tumbuh 20,19% (yoy),dan nilai transaksi digital banking meningkat 38,38% (yoy) menjadi Rp 5.184,2 triliun.

READ  Serikat Pekerja Masih Berharap Jiwasraya Tidak Ditutup