Pemerintah Minim Persiapan Wujudkan IKN

Pemerintah Minim Persiapan Wujudkan IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini kapabel menjadi penghubung lintas ASEAN.

IKN berpotensi sebagai lintas ASEAN di Kalimantan, Sabah-Sarawak, dan Brunei Darussalam,” ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Agung menyebutkan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, nantinya tak hanya terbatas sebagai sentra administrasi pemerintahan Republik Indonesia, melainkan sekalian akan kapabel menciptakan ekosistem yang menjadi penghubung berkaitan konsep “tri-city”, yakni Kota Samarinda, Balikpapan dan IKN Nusantara.

Minim Persiapan

Sementara ekonom dan ahli kebijakan publik dari Narasi Institute, pemberi modal memandang lebih-lebih dulu harapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rupanya minim perencanaan dan kesiapan pemerintah.

“Sepinya pemberi modal ini membuktikan dari sudut pandang investasi, proyek IKN Nusantara dianggap lemah secara feasibility atau tak menjanjikan,” ucap Achmad Nur Hidayat, seperti mengutip dari situs pribadinya, Sabtu (2/9/2023).

Pemerintah terus berkomitmen di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab ini bisa dipandang dengan dikeluarkannya perundang-undangan berkaitan pemindahan ibukota baru beserta dengan undang-undang mengenai insentif.

Insentif hal yang demikian yakni pembangunan berkaitan 12 sektor fundamental seperti energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengelolaan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan publik, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri hijau.

Berjenis-jenis kebijakan lain untuk memancing pemberi modal, bagus dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya pemberian hak guna usaha (HGU) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita IKN selama 95 tahun. Itu juga dengan hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun kepada pelaku usaha.

“Sebab ini kesudahannya menimbulkan pertanyaan perihal motif sesungguhnya di balik pembangunan IKN. Ia dengan iming-iming hak guna lahan yang lama dan lain-lain, faktanya proyek IKN masih sepi pemberi modal,” ujar dia.

Padahal menengarai ketidaksiapan pemerintah dalam proyek megatriliun itu telah dibaca oleh calon pemberi modal, termasuk perusahaan investasi asal Jepang, Softbank, yang memilih mundur dari proyek itu beberapa waktu lalu.

Dukungan Pemimpin Baru

Investor janji berkaitan pembangunan IKN tak hanya kelihatan pada masa pemerintahan ketika ini. Terletak juga memandang dukungan para calon pemimpin Indonesia untuk tahun pemilu mendatang kepada proyek IKN.

Dukungan yang positif hal yang demikian, memungkinkan munculnya minat dari para pemberi modal dalam menanamkan saham mereka di dalam proyek ini.

Ini bisa dipandang dari beberapa perusahaan asal luar negeri yang telah berinvestasi di Ibu Kota Nusantara seperti IJM Maxim asal Malaysia yang berinvestasi 30 housing tower lewat skema Public Private Partnership (PPP).
​​​​​
Kemudian Joe Green Panel asal Singapura yang berinvestasi di sektor pengelolaan sampah, dan SPIC perusahaan asal Singapura yang berinvestasi di sektor energi terbarukan.

Nusantara yakni Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas kawasan Nusantara hampir empat kali Jakarta, yakni kurang lebih 256.142 hektare dan kawasan laut seluas 68.189 hektare.

Nusantara merubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.