Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, yang menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis dan setan. Pernyataan ini Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ungkap karena kecewa dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan sudah berjuang memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke Meranti lebih besar daripada sumbangan penerimaan daerah tersebut ke negara.
“Jadi kalau bisa dilihat imbangnya, berapa sih yang diambil dari Meranti, dibandingkan yang dikembalikan pemerintah pusat lewat berbagai belanja pusat atau daerah? Itu jauh lebih tinggi yang dikeluarkan pusat untuk kabupaten Meranti,” kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu Putut Hari Satyaka dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (16/12/2022).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran belanja lebih dari Rp 3.000 triliun. Dari (APBN) tersebut, pemerintah telah menyisihkan dana sebesar Rp 804,8 triliun kepada daerah melalui dana transfer ke daerah (TKD).
Putut mengatakan anggaran tersebut termasuk untuk juga Kabupaten Kepulauan Meranti. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mengeluarkan belanja sebesar Rp 2.000 triliun yang juga turut dinikmati oleh masyarakat daerah, termasuk Meranti.
Meski begitu, Putut menegaskan, penjelasan tersebut bukan sebagai ajang perlombaan dengan daerah. Sebab, itulah tugas pemerintah pusat.
“Memang itu tugas pemerintah pusat. Pemerintah membagi duit-duitnya supaya sesuai kewenangannya untuk kemakmuran rakyat,” kata dia.
