Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi belanja negara sepanjang 2022 mencapai Rp 3.090,8 triliun. Pencapaian tersebut setara 99,5 persen dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 yang sebesar Rp 3.106,4 triliun.
Bahkan, realisasi belanja pemerintah tercatat tumbuh 190,9 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.786,4 triliun. Adapun realisasi itu bersifat sementara sebab masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Jadi belanja negara melonjak juga dan kenaikannya terutama terjadi pada belanja untuk perlindungan masyarakat dalam bentuk subsidi, kompensasi, dan berbagai bantuan-bantuan sosial. Ini kenapa APBN sebagai shock absorber,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Secara rinci, belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.079,3 triliun atau mencapai 114,1 persen dari target Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 945,8 triliun.
Meski demikian, realisasi itu lebih rendah dibandingkan belanja K/L di 2021 sebesar Rp 1.190,8 triliun atau turun hingga 9,4 persen. Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat.
Kemudian, terdiri juga dari belanja non-K/L yang sebesar Rp 1.195,2 triliun atau mencapai 88,2 persen dari target dalam Perpres 98 tahun 2022 yang sebesar Rp 1.355,9 triliun. Belanja itu utamanya untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli.
“Subsidi dan kompensasi itu (realisasinya) mencapai Rp 551,2 triliun, bahkan lebih besar dari yang kami jelaskan waktu itu bahwa subsidi dan kompensasi akan melonjak ke Rp 502,3 triliun,” kata Sri Mulyani.
